Dasar-dasar Perpajakan

PENGERTIAN PAJAK

• Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
• Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk “public saving” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “public investment”.
  

UNSUR-UNSUR PAJAK

1. Iuran dari rakyat kepada negara
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa jasa timbal yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

FUNGSI PAJAK

1. FUNGSI BUDGETAIR--Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. FUNGSI REGULEREND--Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

SYARAT-SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

• Syarat keadilan
• Syarat yuridis
• Syarat ekonomis
• Syarat finansial
• Sistem pemungutan harus sederhana

1. Menurut golongannya:

• Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh  wajib pajak dan  tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh PPh.
• Pajak Tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat  dibebankan atau  dilimpahkan kepada orang lain, contoh PPn

2. Menurut Sifatnya:
   Pajak Subyektif, adalah pajak yang berpangkal pada subyeknya, yaitu dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak.Pajak obyektif, adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa  memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut lembaga yang memungutnya:

• Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pempus dan digunakan untuk  membiayai rumah tangga negara, contoh PPh, PPn, PPn-BM, PBB, Bea materai
• Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan  untuk membiayai rumah tangga daerah contoh PKB, BBNKB, Pajak Hotel dan  Restoran, Pajak  Penerangan Jalan dll

Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban

• Mendaftar
• Potong/pungut
• Setor
• Lapor
• Pembukuan

Hak

• Mencabut pendaftaran
• Menunda penyampaian SPT
• Membetulkan SPT
• Menunda penyetoran
• Pengajuan keberatan dan banding

ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

1. ASAS DOMISILI—negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan WP yang bertempat tinggal dlm wilayahnya, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlakubagi WP dalam negeri.
2. ASAS SUMBER —negara berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal WP.
3. ASAS KEBANGSAAN– pengenaan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang.

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

1. OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM – adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP
2. SELF ASSESSMENT SYSTEM – adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. WITH HOLDING SYSTEM – adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan WP) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP.

Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Ada dua ajaran timbulnya utang pajak:

1. Ajaran formil, utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official Assessment System
2. Ajaran materil, utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

1. Pembayaran
2. Kompensasi
3. Kadaluwarsa
4. Pembebasan dan penghapusan

HAMBATAN-HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK

1. PERLAWANAN FASIF --- sistem pemungutan pajak yang sulit dipahami masyarakat, krisis ekonomi.
2. PERLAWANAN AKTIF --- WP sengaja menghindari pajak.

• Tax Avoidance, usaha meringankan beban pajak  dengan tidak melanggar UU
• Tax Evasion, usaha meringankan  beban pajak   dengan cara melanggar UU

JENIS TARIF PAJAK

• Tarif Proporsional, tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding dengan besarnya nilai yang dikenai pajak
• Tarif Tetap, tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap
• Tarif Progresif, persentase yang digunakan semakin besar sesuai dengan jumlah yang dikenai pajak
• Tarif Degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil sesuai dengan bertambahnya jumlah yang dikenai pajak

MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK

PAJAK PENGHASILAN UMUM

• Dasar Hukum: UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah oleh UU No. 36 tahun 2008
• Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan

SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN

1. a. Orang Pribadib. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
2. Badan
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

OBJEK PPh

• Objek PPH adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP ybs, dengan nama dan bentuk apapun

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh (Gaji,Upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dlm bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain oleh UU)
2. Hadiah dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (hibah, bantuan atau sumbangan)
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
6. Bunga
7. Deviden
8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

DASAR PENGENAAN PAJA

• Penghasilan Kena Pajak (WP badan) = Penghasilan Netto
• Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi) = Penghasilan Netto – PTKP
• PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 2009

Besarnya PTKP setahun yang berlaku saat ini adalah:

1. Rp 24.300.000,00  untuk diri WP orang pribadi

2. Rp 2.025.000,00  tambahan untuk WP yang kawin

3. Rp 24.300.000,00  tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat:

• Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam UU PPh pasal 21, dan
• Pekerjaan istri tidak asda hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lain

4. Rp 2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang) atau berikut ini besarnya PTKP sesuai dengan status perkawinan WP :

•       TK/0 = Rp 24.300.000

•       K/0 = Rp 26.325.000

•       K/1 = Rp 28.350.000

•       K/2 = Rp 30.375.000

•       K/3 = Rp 32.400.000

Terima kasih dan Semoga bermanfaat